 |
Solok Selatan(Indomen) – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, LKPJ ini akan menjadi dasar evaluasi bagi DPRD terkait kinerja pemerintahan sepanjang tahun lalu.
Sinergi Pembangunan dan Keuangan Daerah
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
"Komitmen bersama dalam menyusun prioritas pembangunan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga sinergitas dan keberlanjutan pembangunan, Ujar," Yulian, dalam rapat paripurma DPRD, pada Senin (24/3/2025)
Dari segi keuangan, Pemkab Solok Selatan mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 869,914 miliar atau 98,05% dari target Rp 887,203 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 900,836 miliar atau 95,81% dari rencana Rp 940,203 miliar.
Capaian di Berbagai Sektor
Dalam bidang pendidikan, Pemkab telah menyalurkan 21.828 stel pakaian seragam gratis dan beasiswa kepada 1.950 siswa SD-SMA. Selain itu, program unggulan "Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz" menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah rumah tahfidz dari 264 menjadi 273 pada akhir 2024, serta pertumbuhan jumlah santri hingga 5.300 orang.
Selain itu, kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau juga telah diterapkan di SD dan SMP se-Solok Selatan, sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.
Tak hanya di sektor pendidikan, Wabup juga menyoroti capaian dalam bidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang terus mengalami peningkatan.
DPRD, LKPJ 2024 Sangat Strategis
Ketua DPRD Solok Selatan, Martius, menyatakan bahwa LKPJ ini sangat strategis karena mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan menjadi LKPJ terakhir bagi Kepala Daerah yang dilantik pada 2020.
"DPRD akan melakukan evaluasi mendalam dalam 30 hari ke depan, tidak hanya melihat realisasi anggaran tetapi juga dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegas Martius.
Melalui LKPJ ini, DPRD akan menilai sejauh mana target pembangunan telah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang telah ditempuh. "Capaian pembangunan bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. (Desri Wahida)
BalasTeruskan |
0 Komentar