Padang ( Indomen ) - Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Edi Busti hadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025, bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se Sumatera Barat, di Auditorium Gubernur, Senin (10/2).
Entry meeting yang digelar Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, bupati dan wali kota serta OPD terkait.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, perencanaan salah satu hal penting dalam pembanguan daerah. Perencanaan yang baik, awal mula pembangunan daerah berkelanjutan, tepat sasaran dan mendorong perencanaan lebih optimal.
Disamping perencanaan, tidak kalah pentingnya adalah penganggaran pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran dua hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung, sinkron, selaras dan terintegrasi.
“Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung kemampuan keuangan yang memadai dan alokasi penganggaran adil terukur dan jelas,” katanya.
Perencanaan yang baik katanya, bukti keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pentingnya menyelaraskan perencanaan dengan prioritas nasional, sebagaimana arahan presiden dalam mencapai pembangunan efektif dan efisien.
“Asta Cita pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 mengamanahkan pelaksanaan pembangunan antaranya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 8 persen, pengentasan kemiskinan target turun 4,5 persen,” sebut Mahyeldi.
Kemudian kemiskinan ekstreme menjadi 0 di 2026, peningkatan kalitas SDM dan indeks moral manusia meningkat 0,59 persen 2029.
“Hal ini menjadi prioritas kita dalam menyusun program, sehingga perlu perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kerja diharapkan konkrit dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bahkan, presiden menekankan kalau Indonesia adalah negara kaya dan makmur, sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak sejahtera.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardiyanto mengatakan, entry meeting ini mencakup lima sektor yaitu, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting dan pariwisata. “Maka pemerintah daerah perlu memprioritaskan tiga hal untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah seperti, perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian kecurangan,” katanya.
Dikatakan, pemerintah daerah telah menganggarkan sebagian besar belanja daerah, untuk belanja yang berdamak langsung kepada masyarakat. Tapi masih terdapat belanja yang tidak relevan mengungkit tercapainya sasaran pembangunan.
“Ini berpotensi menjadi sumber pemborosan keuagan daerah dan harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD , ” ujarnya.(Syaf)
0 Komentar