DPRD Agam dan Pemkab Bahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024

 

Ketua DPRD Agam, Dr Novi Irwan itu,S.Pd,MM Pimpinan  Rapat Paripurna DPRD di dampingi Bupati Dr.H. Andri Warman serta Pimpinan   DPRD Agam

 Lubuk Basung,(indomen) --- DPRD Agam bersama  Pemerintah Kabupaten Agam memulai pembahasan rancangan Ranperda APBD tahun anggaran 2024.Pembahasan rancangan APBD 2024 ini dimulai dengan penyampaian nota pengantar Bupati Agam, Dr H Andri Warman, MM pada rapat paripurna yang digelar Jumat (29/9/2023).Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agam, Dr Novi Irwan itu,S.Pd,MM  tampak hadir  seluruh Pimpinan DPRD serta seluruh fraksi'

Ketua DPRD Agam, Dr Novi Irwan selesai rapat paripurna menyatakan dan berharap agar Pemkab Agam melakukan   optimalisasi pengelolaan potensi melalui upaya intensifikasi antara lain penguatan basis data pajak, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

" Kita minta Pemkab Agam agar lebih optimal dalam  mengelola potensi melalui upaya intensifikasi antara lain penguatan basis data pajak, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah,kata Novi Irwan

Ketua DPRD Agam, Dr Novi Irwan, S.Pd,MM

Dalam nota pengantarnya, bupati menyampaikan rancangan APBD 2024 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah 2024 dan kondisi ekonomi makro daerah.

Setidaknya ada enam kondisi makro yang disampaikan bupati, pertama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya.

"Angka ini memberikan sinyal ekonomi Agam secara perlahan mulai bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi pada dua tahun sebelumnya," ujar bupati.

Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi, S.Sos, M.Si,

Sementra Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi, S.Sos, M.Si, mengatakan, dengan  telah ada­nya kesepakatan antara DPRD Agam dengan Pemerintah da­erah beberapa waktu lalu,maka ini menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan prioritas serta plafon anggaran sementara tahun 2024. Kemudian kesepakatan ini ini akan menjadi dasar dalam  pembahasan- pembahasan dan penyusunan APBD 2024,” ujar sekwan

Anggota DPRD Agam sedang mendengarkan penyampaian Nota pengantar Pembahasan Rancangan Ranperda APBD 2024

 Dijelaskan Villa Erdi bahwa pada rapat Paripurna Agustus 2023 lalu, ada empat nota kese­pakatan yang disepakati yakni saat ini pertama, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp 215 miliar lebih. Kedua, karena keterbata­san kemampuan keuangan daerah serta banyaknya beban anggaran pada 2024 antara lain untuk pelaksanaan Pil­kada 2024, maka dari itu alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebesar Rp700 juta.

Selanjutnya yang ke-tiga, prediksi Silpa pada tahun 2023 yang dapat digunakan bebas untuk belanja se­be­sar Rp10 mi­liar. Ke­mu­dian, ke-empat, defisit KUA-PPAS tahun 2024 akan dibahas lebih lanjut antara TAPD dengan Ba­dan Anggaran, Jelas Sekwan DPRD Agam Villa Erdi, S.Sos, M.Si, 

 Sementara Kondisi kedua  menurut Bupati yakni laju pertumbuhan ekonomi Agam yang berada di angka 4,21 persen. Ketiga, peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) dari tahun sebelumnya.

"PDRB perkapita 2022 sebesar 44,05 juta rupiah atau meningkat sebesar 39,96 persen," sebutnya.

Keempat, menurunnya angka penduduk miskin Agam dari 34,26 ribu jiwa menjadi 31,33 ribu jiwa atau turun sebesar 9,53 persen dari tahun 2021. 

Kelima, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam yang juga mengalami penurunan  dari 5,06 persen menjadi 4,93 persen. 

"Hal tersebut juga memberikan sinyal positif pasca pandemi Covid yang mengakibatkan resesi ekonomi pada tahun 2021," bebernya.

Keenam katanya lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Agam yang menunjukkan kencenderungan mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir. 

Tahun 2018 sebut bupati, IPM Agam dikisaran angka 71,7. pada 2022 bergeser jadi 73,29. Hal ini menurutnya, menggambarkan kebijakan pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia.

"Berdasarkan kondisi ekonomi makro tersebut, maka pada 2024 kita berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian dengan program dan kegiatan yang tepat yang sudah disusun dalam rencana kerja pembangunan daerah 2024," ucapnya.

Sementara itu, struktur Ranperda APBD 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar 1 trilyun 482 milyar rupiah lebih. Belanja Daerah sebesar 1 triliyun 771 milyar rupiah lebih. 

               

                

                                         

Kemudian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA yang bersifat bebas tahun 2023 sebesar 10 milyar rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 5 milyar rupiah lebih yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.

"Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka rancangan APBD 2024 mengalami defisit murni 284,1 milyar rupiah lebih," sebut bupati.

Terkait kapasitas keuangan daerah lanjutnya, pemerintah daerah menyadari bahwa perlu peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.

Untuk itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan potensi melalui upaya intensifikasi antara lain penguatan basis data pajak, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Lalu, meningkatkan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap peningkatan PAD.

Kemudian, penegakan sanksi hukum melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, peningkatan pengendalian dan pengawasan.

"Selanjutnya, menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku serta kepada apartur pengelola PAD," ujarnya.(SFR)